Rapat Akhir Tahun KNIU: Ini Manfaat Keanggotaan Indonesia di UNESCO

Jakarta, Kemendikbud — Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) menggelar rapat pleno akhir tahun 2018 di Graha Utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta (13/12/2018). Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, rapat tahun ini diberikan tambahan sesi seminar tentang manfaat yang didapatkan Indonesia selama menjadi anggota United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization (UNESCO) yang dibawakan oleh berbagai narasumber, di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat dan Budi Martono yang merupakan General Manager Gunung Sewu.

Salah satu manfaat yang masyarakat Indonesia dapatkan selama menjadi bagian dari UNESCO adalah menurunnya angka buta aksara. Dari 97 persen pada tahun 1945, jumlah penduduk buta aksara turun hingga 65,9 persen di tahun 1953. Saat itu Indonesia telah tiga tahun bergabung di UNESCO. Hingga tahun 2018 ini, penduduk yang masih buta aksara tersisa 2,07 persen. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud (PAUD Dikmas) Harris Iskandar, ini merupakan hasil dari implementasi Program Literasi UNESCO yang telah dimanfaatkan sebagai pedoman pengentasan buta aksara di Indonesia.

Tak hanya bidang pendidikan, dari sektor kebudayaan dan pariwisata, dapat dilihat di Provinsi Jawa Barat yang saat ini telah memperoleh pengakuan dunia atas kekayaan alam dan budayanya. Menurut paparan Ida Hernida, saat ini angklung yang diakui sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO sudah menjadi salah satu alat musik atau cenderamata khas Bumi Pasundan yang telah mendunia. Tak hanya itu, kreativitas masyarakat Bandung pun sudah terkenal di bidang pariwisata, mulai dari dari kuliner hingga fesyennya.

Selain itu kekayaan alam juga terlindungi berkat penetapan empat belas kawasan konservasi sebagai Cagar Biosfer Dunia, Empat sebagai UNESCO Global Geopark, dan empat kawasan sebagai World Natural Heritage. Budi Martono dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memaparkan manfaat atas pengakuan internasional pada wilayah konservasi Indonesia bagi kelestarian alam. Sebagai penghubung antara Pemerintah Indonesia dan UNESCO, KNIU bertanggung jawab untuk melaporkan hasil kegiatannya selama tahun 2018.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi berharap untuk seterusnya, kerja sama antar kementerian dan lembaga harus terus terjalin dengan baik dan ia berkomitmen bahwa Kemendikbud siap memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan UNESCO. (Aji Shahwin).